CERITA NEGERI, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka masa persidangan DPR periode 2024-2029 dengan sejumlah agenda penting. Salah satunya adalah pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 yang mencakup 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas. Dari jumlah itu, enam RUU merupakan carry over dari DPR periode sebelumnya.
“Dalam masa persidangan ini, setiap alat kelengkapan dewan (AKD) harus memulai tahapan pembentukan undang-undang. Ini penting untuk mencapai target Prolegnas 2025 sekaligus memenuhi kebutuhan hukum nasional,” kata Puan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, sebagaimana dikutip dalam situs parlemen, Selasa (21/1/2025).
Ia menegaskan, keberhasilan PROLEGNAS (Program Legislasi Nasional) membutuhkan komitmen bersama antara DPR dan pemerintah untuk menghasilkan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam fungsi anggaran, Puan juga menyoroti pelaksanaan APBN 2025 yang menjadi tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, APBN tahun ini memerlukan penyesuaian kebijakan di berbagai kementerian, lembaga pemerintah, dan program prioritas agar selaras dengan peraturan perundang-undangan.
“DPR akan mencermati pelaksanaan APBN agar dapat berjalan efektif, sehingga program pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ungkap Puan.
Ia menjelaskan, DPR akan memastikan program pemerintah meningkatkan pendapatan rakyat, memenuhi kebutuhan dasar, mempermudah layanan publik, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi.
Namun, ia mengingatkan, pelaksanaan program harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang baik. “Semua program harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” tegasnya.
Puan juga mengingatkan pemerintah tentang risiko global yang dapat memengaruhi perekonomian nasional. Ketidakpastian geopolitik dan geo-ekonomi masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.
“Koordinasi antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan harus terus diperkuat. Belanja pemerintah juga harus dilakukan secara efektif dan efisien,” kata Puan Dalam pidatonya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan untuk menarik investor harus didukung oleh kemudahan birokrasi, kepastian hukum, dan stabilitas politik nasional.
“Jika semua ini dilakukan, perekonomian kita akan tetap kondusif meski menghadapi tantangan global,” ujarnya.
Dengan agenda legislasi yang padat dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan APBN, DPR berkomitmen untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Puan berharap semua program pemerintah yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Setiap program yang dirancang harus berorientasi pada rakyat. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang baik, kita dapat mewujudkan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.
