CERITA NEGERI, Makassar. Keberadaan gudang ilegal di kawasan permukiman Kota Makassar semakin meresahkan. Selain melanggar aturan zonasi, aktivitas bongkar muat yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kebakaran besar yang bisa mengancam keselamatan warga sekitar.
Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain, menegaskan bahwa selain tidak memiliki izin resmi, gudang-gudang ini juga menjadi ancaman serius bagi lingkungan. “Banyak dari gudang ini menyimpan bahan mudah terbakar tanpa sistem keamanan yang memadai. Ini sangat berbahaya bagi masyarakat,” ungkapnya pada Kamis (6/2/2025).
Lebih parahnya lagi, aktivitas bongkar muat yang berlangsung hingga larut malam menimbulkan kemacetan parah di jalan-jalan sekitar, menghambat mobilitas warga, dan bahkan melanggar Peraturan Daerah Kota Makassar.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Komisi A meminta pemilik toko dan gudang segera melengkapi izin operasional mereka. Selain itu, pihak kelurahan dan kecamatan juga diperintahkan untuk melakukan pendataan terhadap gudang-gudang lain yang beroperasi dalam kota. Data tersebut akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menentukan langkah tegas ke depan.
Komisi A tidak berhenti di sini. Mereka juga merencanakan inspeksi mendadak (sidak) ke kecamatan lain untuk memastikan tidak ada gudang ilegal yang beroperasi di luar zona pergudangan yang telah ditetapkan, yakni Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea.
“Kami akan menyisir seluruh wilayah Makassar. Jika ditemukan gudang ilegal lain, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas,” tambah Tri Sulkarnain.
Ia berharap seluruh pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku agar aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan tertib dan tidak membahayakan masyarakat sekitar. Jika pelanggaran terus dibiarkan, bukan hanya lingkungan yang dirugikan, tetapi juga nyawa warga yang terancam akibat potensi kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Pihak berwenang kini tengah menyiapkan langkah hukum untuk memastikan gudang ilegal ini tidak lagi beroperasi di kawasan yang tidak diperbolehkan. Akankah pemerintah bertindak cepat sebelum bencana benar-benar terjadi? Masyarakat menunggu aksi nyata!
