CERITANEGERI, Makassar – Ratusan guru di Kota Makassar mendatangi Kantor DPRD Makassar untuk menyuarakan aspirasi terkait keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi akibat belum terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendidikan. Para guru diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, dan anggota Komisi D DPRD Makassar.
Para guru yang berjumlah 278 orang ini belum menerima tunjangan selama enam bulan, sehingga mereka menuntut kejelasan tentang kapan SK tersebut akan diterbitkan. Permasalahan ini diduga disebabkan oleh kesalahan dan keterlambatan input data oleh para guru serta beban administrasi tinggi di akhir tahun.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar harus lebih serius menangani persoalan ini agar tidak terus berulang. Ia juga menyoroti pentingnya penempatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kompeten dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
Muchlis Misbah juga menekankan bahwa Wali Kota terpilih harus memastikan bahwa kepala OPD, termasuk Dinas Pendidikan, memahami permasalahan di lapangan dan bisa bertindak cepat dalam menyelesaikan kendala administratif. DPRD Makassar akan mendesak Pemkot Makassar untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait demi memastikan hak-hak tenaga pendidik tidak terus terhambat.
DPRD Makassar berkomitmen untuk memantau dan menyelesaikan masalah ini agar para guru dapat menerima hak mereka secara tepat waktu. Aspirasi para guru ini menjadi peringatan bagi Pemkot Makassar untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan kementerian terkait.
