CERITANEGERI, Jakarta – Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyoroti kemacetan parah yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan buruknya tata kelola pelabuhan, khususnya ketidakseimbangan antara pengembangan sisi laut dan sisi darat.
“Pembangunan di sisi laut terus diperbesar, tetapi sisi darat justru tidak dikembangkan,” ujar Djoko dilansir dari Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa penentuan kapasitas pelabuhan seharusnya tidak hanya berdasarkan fasilitas laut semata, melainkan juga mempertimbangkan kesiapan infrastruktur di darat. Dalam perencanaan, kata dia, komponen pelabuhan dengan kapasitas terkecil seharusnya menjadi tolok ukur utama.
Djoko juga menyoroti hilangnya zona penyangga (buffer zone) antara pelabuhan dan kawasan permukiman. Hal ini dinilai memperparah kemacetan karena tidak ada ruang transisi yang memadai.
“Kita seharusnya mengikuti tata letak asli pelabuhan pada masa Hindia Belanda, dengan batas pelabuhan yang mencakup wilayah Cempaka Mas hingga ke arah timur,” ucapnya.
Di sisi lain, minimnya pemanfaatan moda transportasi berbasis rel juga memperburuk kemacetan. Padahal, kereta api dinilai lebih efisien untuk pengangkutan logistik jarak menengah. Namun, saat ini penggunaan angkutan rel menurun karena dianggap tidak ekonomis.
“Penggunaan rel mahal karena menggunakan BBM nonsubsidi, dikenakan PPN 11 persen, dan harus membayar track access charge (TAC),” jelasnya.
Lebih lanjut, Djoko mengkritik tarif parkir truk sebesar Rp17.500 setiap kali masuk pelabuhan. Menurutnya, biaya ini menjadi beban tambahan bagi para sopir dan tidak jelas penggunaannya.
“Biaya yang dikenakan di ruang publik harus transparan dan sesuai peruntukannya. Ruang publik bukan tempat untuk mencari keuntungan sepihak, semua ada aturannya,” tegasnya.
Djoko mengingatkan bahwa jika permasalahan ini tidak segera ditangani, kemacetan di kawasan pelabuhan akan terus terulang dan menghambat kelancaran distribusi logistik secara nasional.
Baca selengkapnya disini
(Kompas.com)
