CERITANEGERI, Makassar – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat terdapat enam wilayah yang mengajukan status Daerah Istimewa hingga April 2025. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (24/4).
Dilansir dari CNN Indonesia, Akmal menyebutkan bahwa pihaknya menerima 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, dan 36 kota. Selain itu, terdapat enam usulan menjadi daerah istimewa serta lima wilayah lain yang mengusulkan status daerah khusus.
Meskipun tidak merinci semua wilayah yang mengajukan usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyebut bahwa Kota Surakarta (Solo) termasuk salah satu yang mengusulkan status Daerah Istimewa. Ia menyampaikan bahwa Solo memiliki nilai historis dan kebudayaan yang khas.
Namun demikian, Aria menyarankan agar pengkajian dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan antarwilayah. Ia bahkan menilai Solo tidak perlu menjadi daerah istimewa karena telah berkembang sebagai kota perdagangan, pendidikan, dan industri.
Menurutnya, Komisi II DPR tidak menganggap usulan daerah istimewa sebagai hal yang mendesak dan penting untuk dibahas saat ini. Ia menekankan bahwa jika moratorium pemekaran daerah dicabut, maka pengusulannya harus dilakukan dengan ketat dan selektif.
Saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi, dengan dua di antaranya berstatus Daerah Istimewa, yakni Aceh dan Yogyakarta. Aceh memiliki keistimewaan dalam pelaksanaan syariat Islam, sementara Yogyakarta memiliki kekhususan dalam kepemimpinan daerah oleh Sultan.
Setelah moratorium pemekaran wilayah diberlakukan sejak 2014, pemekaran provinsi baru kembali terjadi pada 2022 di Papua, yang menambah empat provinsi baru: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Baca selengkapnya disini
(CNN Indonesia)
