CERITANEGERI, Makassar – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer mendapat sorotan tajam.
Dilansir dari Kompas.com, salah satu orangtua murid, Adhel Setiawan, secara resmi melaporkan Dedi ke Komnas HAM karena menilai langkah tersebut melanggar hak asasi manusia dan menyimpang dari tujuan utama pendidikan.
Adhel, yang juga seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, menyatakan penolakannya secara terbuka.
Ia menilai pendekatan militer tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang seharusnya memanusiakan peserta didik.
Menurutnya, anak adalah subjek yang harus dibimbing, bukan objek yang dibentuk secara keras.
Ia menambahkan bahwa kenakalan remaja sering kali muncul karena kurangnya ruang bagi mereka untuk didengar.
Oleh karena itu, menurut Adhel, solusi pendidikan harus melibatkan peran aktif guru, orangtua, dan pemerintah, bukan dengan cara represif seperti pelatihan militer.
Alasan lainnya adalah tidak jelasnya kurikulum dalam pelatihan militer tersebut.
Adhel khawatir ada potensi kekerasan dan intimidasi yang bisa terjadi selama program berlangsung, serta mempertanyakan efektivitas program itu dalam menyelesaikan masalah kenakalan pelajar.
Terakhir, Adhel menduga adanya penyalahgunaan wewenang oleh Dedi Mulyadi karena tidak ditemukan dasar hukum yang sah yang membolehkan keterlibatan militer dalam pendidikan siswa.
Ia mendesak agar kebijakan tersebut segera dihentikan demi perlindungan hak anak dan keberlangsungan pendidikan yang sehat.
Baca selengkapnya disini
(Kompas.com)
