CERITANEGERI, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menyatakan dukungan terhadap penerapan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di layanan publik. Namun, mereka mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) tidak hanya fokus pada seremoni peluncuran, tetapi juga memastikan kesiapan teknis di lapangan.
Program digitalisasi ini resmi dimulai dengan peluncuran QRIS di sektor terminal, pasar tradisional, dan PDAM oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Senin (28/7/2025), di Pasar Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya.
Infrastruktur dan SDM Jadi Sorotan
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Umiyati, menilai langkah ini sebagai terobosan penting, tetapi harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya.
“Digitalisasi itu penting, tapi jangan hanya tampak canggih di permukaan. Pertanyaannya, apakah semua juru parkir sudah punya perangkat untuk akses QRIS? Apakah di pasar perangkatnya tersedia? Di PDAM, bagaimana sistem integrasinya?” ujarnya, Senin (4/8/2025).
Ia menekankan perlunya perangkat pendukung, seperti ponsel pintar bagi juru parkir, serta ID card dengan barcode QRIS untuk memperjelas identitas petugas di lapangan.
“Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keamanan dan kepercayaan publik. Masyarakat harus tahu siapa yang resmi dan mana yang tidak,” imbuhnya.
Edukasi Masyarakat Krusial
Selain perangkat, DPRD menilai edukasi masyarakat juga menjadi faktor kunci. Umiyati menyebut warga Makassar cukup adaptif terhadap teknologi, tetapi tetap membutuhkan informasi yang jelas.
“Tak perlu event besar. Cukup kampanye informatif di media sosial atau papan informasi di titik layanan. Yang penting, masyarakat paham dan tidak merasa dipaksa,” tegasnya.
DPRD menekankan agar transformasi digital ini tidak berhenti sebatas seremoni. “Kalau alatnya tidak siap, operatornya bingung, masyarakat jadi korban. Ini bisa menimbulkan antipati terhadap program yang sebenarnya baik,” kata Umiyati.
Wali Kota: QRIS untuk Transparansi
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan penerapan QRIS bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi.
“Dengan QRIS, tidak ada lagi permainan angka. Setiap transaksi tercatat otomatis. Ini langkah nyata menuju pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Appi, sapaan akrabnya.
Ia juga menyebut sistem ini akan memberi manfaat besar bagi UMKM, mulai dari kemudahan pencatatan keuangan hingga mengurangi transaksi tunai.
“Bayangkan, tidak perlu bawa uang tunai, tidak ada lagi kembalian berupa permen. Ini mempermudah masyarakat sekaligus mendisiplinkan sistem,” tambahnya.
DPRD Siap Mengawal
Menutup pernyataannya, DPRD menegaskan dukungan penuh terhadap program digitalisasi ini. “Program bagus ini jangan berhenti di panggung peluncuran. Kami di DPRD siap mengawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” tutup Umiyati.
