CERITANEGERI, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD, Jalan AP Pettarani, Jumat (15/8/2025), dengan agenda utama penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh anggota DPRD, pejabat eksekutif, dan tamu undangan itu, juru bicara dari setiap daerah pemilihan (dapil) menyampaikan aspirasi prioritas warga yang dihimpun selama masa reses.
Juru bicara Dapil I, Fahrizal Ar-Rahman Husain, menyoroti sejumlah persoalan mendasar seperti perbaikan infrastruktur jalan, penanganan banjir, peningkatan fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Pemkot harus memberi perhatian khusus agar program yang tertunda segera dijalankan demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Fahrizal.
Dari Dapil II, Ismail menekankan pentingnya kerja sama antara Pemkot Makassar dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka lapangan kerja baru.
Meski mengapresiasi kinerja wali kota dan wakil wali kota, ia meminta pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat di tengah dinamika kota.
Perwakilan Dapil III, Idris, mengimbau pemerintah meninjau ulang rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Tamalanrea karena dikhawatirkan menimbulkan masalah lingkungan.
Selain itu, ia menyoroti kebutuhan penambahan armada sampah, perbaikan lampu jalan, penutupan lubang jalan, akses Kartu Indonesia Sehat (KIS), pemerataan bantuan sosial, pemasangan CCTV, serta koordinasi lintas instansi untuk mengatasi banjir.
Dapil IV melalui Hartono menyampaikan aspirasi warga terkait perbaikan jalan, drainase, pengendalian banjir, pelatihan pengurus koperasi, hingga pembenahan sistem penerimaan siswa baru.
Hartono juga menyoroti pengelolaan sampah di Kecamatan Manggala yang pada 2024 mencapai sekitar 300 ribu ton per tahun, namun baru 2 persen yang berhasil diolah.
“Pengelolaan sampah harus dibenahi terlebih dahulu sebelum melanjutkan proyek PLTSa,” tegasnya.
Seluruh masukan dari empat dapil tersebut telah dibukukan dalam dokumen resmi hasil reses DPRD Kota Makassar. Dokumen ini akan menjadi acuan Pemkot Makassar dalam menyusun program kerja ke depan.
