CERITANEGERI, Jakarta — Seorang wartawan CNN Indonesia kehilangan kartu identitas liputan Istana setelah mengajukan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan itu menimbulkan kritik dari kalangan pers dan dinilai mengancam kebebasan jurnalistik.
Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, pencabutan dilakukan pada 27 September 2025 dengan alasan pertanyaan yang diajukan wartawan CNN dianggap tidak sesuai agenda resmi Presiden. Identitas pers milik jurnalis bernama Diana Valencia kemudian diambil langsung dari kantor redaksi CNN Indonesia.
Pihak CNN Indonesia melalui Pemimpin Redaksi, Titin Rosmasari, menyayangkan langkah tersebut. Ia menegaskan, pertanyaan yang diajukan reporternya berhubungan dengan isu publik dan seharusnya menjadi bagian dari fungsi kontrol pers. CNN juga meminta klarifikasi resmi kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara terkait dasar pencabutan itu.
Langkah Istana segera menuai kritik. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan keprihatinan dan menilai pencabutan akses liputan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan pers sebagaimana dijamin UUD 1945 dan UU Pers. PWI mengingatkan, menghalangi tugas jurnalistik dapat dikenai sanksi pidana hingga dua tahun penjara dan/atau denda Rp500 juta.
Baca juga: Prabowo Subianto Respons Tuntutan Rakyat dengan Sikap Terbuka
Sementara itu, Dewan Pers meminta BPMI menjelaskan alasan resmi pencabutan dan mendesak agar akses wartawan CNN segera dipulihkan. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menekankan bahwa pemerintah semestinya menghormati peran media sebagai pengawas kebijakan publik.
Sejumlah pengamat komunikasi menilai keputusan Istana berpotensi menciptakan preseden buruk. Jika pembatasan semacam ini dibiarkan, media dikhawatirkan enggan mengajukan pertanyaan kritis terhadap pejabat negara karena khawatir kehilangan akses liputan.
Hingga kini, CNN Indonesia masih menunggu jawaban resmi dari pihak Istana. Mensesneg disebut akan meninjau persoalan tersebut untuk mencari solusi agar hubungan pemerintah dengan media tetap berjalan sehat dan terbuka.
