CERITANEGERI, JAKARTA — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan penolakannya terhadap kebijakan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama 17 gubernur lain di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, pemotongan anggaran rata-rata 20–30 persen di tingkat provinsi sangat membebani daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kalau anggaran kita dipotong, maka program prioritas daerah seperti jalan dan jembatan bisa terhambat. Belum lagi kewajiban membayar PPPK yang jumlahnya besar. Ini beban berat bagi semua provinsi,” Andi Sudirman.
Gubernur Sulsel mengungkapkan, pemotongan paling besar terjadi di Jawa Tengah yang mencapai 60–70 persen. “Bayangkan, untuk kabupaten dan provinsi saja rata-rata 20–30 persen, tapi ada daerah sampai 70 persen. Itu jelas mengancam pembangunan daerah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyebut anggaran untuk daerahnya dipotong hingga 25 persen. “Kami semua sepakat, anggaran jangan dipotong karena membebani provinsi kami masing-masing,” katanya.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Al Haris, menuturkan bahwa para gubernur memang meminta waktu khusus dengan Menteri Keuangan untuk menyampaikan keresahan terkait dana transfer ke daerah (TKD).
“Ada daerah yang sampai kesulitan membayar belanja operasional pegawai, termasuk gaji PPPK. Dampaknya luar biasa,” ungkap Al Haris, yang juga Gubernur Jambi.
Baca juga: Menkeu Purbaya Klarifikasi Tudingan Salah Baca Data soal Harga LPG 3 Kg
Menkeu Purbaya, kata Al Haris, cukup responsif atas keluhan tersebut. Meski kebijakan TKD sudah menjadi bagian dari APBN 2025, pemerintah berjanji melakukan evaluasi pada 2026.
“Beliau janji akan evaluasi di 2026. Tapi memang, kalau PAD (pendapatan asli daerah) kecil, daerah sulit berkembang jika TKD dipotong. Visi-misi kepala daerah bisa terhenti, yang penting hanya roda pemerintahan tetap berjalan,” ujar Al Haris.
18 Gubernur Kompak Protes
Selain Sulawesi Selatan, ada 17 gubernur lain yang turut hadir dalam audiensi dengan Menkeu, yakni: Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.
