CERITANEGERI, Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok pupuk bersubsidi tetap aman dan distribusinya berjalan lancar, meski ditemukan 2.039 kios pupuk melakukan pelanggaran dengan menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Stok pupuk kita aman. Distribusi terkendali dan pertanaman petani tidak akan terganggu. Kami pastikan pupuk tetap sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” ujar Amran dalam rilis resmi yang diterima, Selasa (14/10/2025).
9,5 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Disiapkan untuk 2025
Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat Rapat Koordinasi Tata Kelola Pupuk Subsidi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Ia menyebut, pemerintah telah menyiapkan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi sepanjang 2025, yang terdiri dari pupuk urea dan NPK. Hingga Oktober 2025, realisasi penyaluran telah mencapai 5,9 juta ton, menandakan distribusi berjalan sesuai kebutuhan petani di seluruh Indonesia.
Amran menjelaskan, pemerintah telah menyederhanakan mekanisme distribusi pupuk agar lebih cepat dan efisien.
“Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota yang harus paraf sebelum pupuk tiba di lapangan. Sekarang, atas perintah Presiden, alurnya langsung dari Kementan ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Hasilnya, pupuk cepat sampai dan petani lebih tenang,” jelasnya.
Terkait pelanggaran oleh ribuan kios pupuk, Amran menegaskan bahwa pencabutan izin 2.039 kios justru akan memperbaiki sistem distribusi pupuk agar lebih bersih, transparan, dan berpihak kepada petani.
“Kios yang menjual di atas HET akan kami cabut izinnya dan diganti dengan kios baru yang berizin resmi. Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk menegakkan keadilan,” tegas Amran.
Menurutnya, langkah tegas tersebut penting karena puncak musim tanam akan berlangsung pada Desember hingga Januari. Ia menilai penertiban kios bermasalah justru menguntungkan petani.
“Negara sudah menanggung subsidi besar agar pupuk terjangkau. Tidak boleh ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan petani,” ujarnya.
Amran menambahkan, Kementan akan memperkuat pengawasan berbasis digital dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Satgas Pangan, serta aparat penegak hukum untuk mencegah kecurangan di lapangan.
“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Kita harus jaga mereka dari praktik curang yang bisa menghambat produksi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti arahan Mentan terkait temuan tersebut.
“Begitu ada yang melanggar, langkah pertama kami adalah menutup secara sistem. Lalu tim kami memasang plakat di kiosnya. Jika terbukti bersalah, kios akan kami tutup permanen. Jika tidak, akan kami lakukan pembinaan khusus,” jelas Rahmad.
Baca juga: Mentan Amran Tegaskan Komitmen Percepat Swasembada Pangan Lewat Sinergi Lintas Lembaga
Ia juga menegaskan, Pupuk Indonesia menyiapkan mekanisme khusus agar petani tetap dapat menebus pupuk bersubsidi meskipun seluruh kios di satu kecamatan terkena sanksi.
Berdasarkan data per 11 Oktober 2025, penyaluran pupuk bersubsidi dari total alokasi 9,55 juta ton telah mencapai 5,95 juta ton atau 62,34 persen.
“Dengan penegakan hukum yang tegas, penyerapan pupuk tahun ini meningkat 12 persen dibanding tahun lalu. Produksi beras juga naik 16 persen berdasarkan data BPS. Artinya, kebijakan tegas Bapak Menteri terbukti tepat,” tutup Rahmad.
