CERITANEGERI, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri secara langsung seremoni penyerahan uang hasil kejahatan kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Kementerian Keuangan, Senin (20/10/2025).
Dalam acara yang digelar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan uang senilai Rp13 triliun, hasil penyitaan dari tiga korporasi besar yang terlibat dalam kasus tersebut. Uang ini diserahkan secara simbolis oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Prabowo menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Kejaksaan Agung atas kerja kerasnya dalam menegakkan hukum serta mengembalikan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar.
“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran, terutama Kejaksaan Agung, yang telah bekerja keras, gigih, dan berani melawan praktik korupsi dan manipulasi yang merugikan rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Menurut Prabowo, keberhasilan pengembalian uang negara senilai Rp13 triliun ini bukan hanya prestasi hukum, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan keadilan di Indonesia.
Presiden juga menyoroti besarnya potensi manfaat uang tersebut apabila tidak dikorupsi dan digunakan sebagaimana mestinya untuk pembangunan masyarakat.
“Rp13 triliun ini, kalau tidak dikorupsi, bisa memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Bisa juga membangun sekitar 600 kampung nelayan modern, karena setiap desa nelayan membutuhkan dana sekitar Rp22 miliar,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, program pembangunan kampung nelayan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya hingga tahun 2026. Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan pendirian 1.100 desa nelayan modern yang dilengkapi fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga sarana ekonomi masyarakat pesisir.
“Bayangkan kalau uang ini digunakan dengan benar, betapa banyak masyarakat pesisir yang terbantu, betapa banyak anak-anak yang bisa bersekolah dengan layak. Itulah pentingnya kita lawan korupsi sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberikan pujian khusus kepada Jaksa Agung dan jajarannya yang dianggap berhasil mengungkap serta menindak tegas kasus korupsi besar ini.
Prabowo menilai langkah Kejaksaan Agung sebagai bukti nyata bahwa lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara.
“Saya mengapresiasi kerja keras Kejaksaan Agung yang berhasil mengembalikan uang rakyat dalam jumlah besar. Ini adalah langkah nyata yang harus diapresiasi, sekaligus menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan seluruh aparat penegak hukum agar tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh jaksa dan polisi, jangan sekali-kali mengkriminalisasi sesuatu yang tidak ada potensi pelanggaran. Tegakkan hukum dengan keadilan dan hati nurani,” tegasnya.
Kasus korupsi ekspor CPO ini melibatkan beberapa perusahaan besar yang diduga melakukan manipulasi dalam distribusi dan ekspor minyak sawit mentah serta turunannya.
Kejaksaan Agung berhasil menyita total Rp13 triliun dari tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan PT Nagamas Palmoil Lestari, anak perusahaan PT Permata Hijau Group.
Uang tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui rekayasa izin ekspor dan praktik dagang yang merugikan keuangan negara dalam skala besar.
Penyerahan uang hasil penyitaan dilakukan secara simbolis melalui rekening pemerintah, dan menurut Kejaksaan Agung, langkah ini merupakan salah satu pengembalian kerugian negara terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa Kejaksaan akan terus menindaklanjuti pengusutan kasus ini terhadap pihak-pihak lain yang masih dalam proses hukum.
“Kami berkomitmen untuk terus menegakkan hukum secara profesional dan akuntabel. Tidak ada yang kebal hukum, siapa pun yang terbukti bersalah akan diproses sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa uang hasil pengembalian korupsi ini akan langsung masuk ke kas negara dan dialokasikan untuk program-program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Dana ini akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum dan meningkatkan pelayanan publik,” tutur Sri Mulyani.
Presiden Prabowo menutup sambutannya dengan menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kita ingin negara ini maju dan sejahtera, tapi itu hanya bisa terjadi jika kita berani menegakkan kejujuran. Kita tidak akan kompromi terhadap korupsi,” pungkasnya.
