CERITANEGERI, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar berencana memanggil manajemen Perumda Air Minum (PDAM) Makassar menyusul banyaknya keluhan warga terkait air keruh dan gangguan distribusi dalam beberapa pekan terakhir.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, menegaskan bahwa PDAM tidak bisa terus-menerus mengambil langkah “tambal sulam” dalam menangani masalah pelayanan air bersih. Ia menilai persoalan ini sudah berulang dan harus segera diselesaikan dengan solusi permanen.
“Saya juga kena dampaknya. Di rumah saya pun airnya keruh, sampai terpaksa pakai penyaringan. Ini artinya masalahnya sudah meluas. Kita tidak bisa lagi hanya menerima alasan karena perbaikan jaringan atau distribusi terganggu. Harus ada langkah permanen, bukan tambal sulam,” tegas Suharmika, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, persoalan air keruh dan debit yang tidak stabil bukan hal baru, tetapi sudah menjadi masalah klasik di Makassar. Padahal, kata dia, layanan air bersih termasuk dalam pelayanan dasar publik yang seharusnya menjadi prioritas utama PDAM.
Suharmika memastikan DPRD akan menjadikan isu ini sebagai perhatian serius dalam fungsi pengawasan, baik melalui rapat badan anggaran maupun pembahasan bersama Komisi B, yang membidangi urusan ekonomi dan pelayanan publik.
“Kami akan meminta penjelasan detail dari pihak PDAM terkait penyebab pasti gangguan dan langkah teknis yang sedang dilakukan. Koordinasi lintas komisi juga penting agar persoalan ini bisa ditangani secara komprehensif,” ujarnya.
Politisi Golkar itu juga mendorong PDAM untuk lebih transparan dan proaktif memberikan informasi kepada masyarakat, terutama saat terjadi gangguan layanan.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. PDAM harus menjadikan ini sebagai prioritas utama dan tidak menunggu sampai masyarakat mengeluh,” tambahnya.
Suharmika berharap ke depan tidak ada lagi persoalan serupa yang berulang tiap tahun. Ia menegaskan, DPRD ingin fokus pada pembahasan isu strategis pembangunan kota, bukan terus disibukkan dengan keluhan layanan dasar yang seharusnya sudah tuntas.
“Hal-hal seperti ini seharusnya tidak lagi jadi bahan diskusi. Tapi karena air bersih menyangkut kebutuhan dasar, ya mau tidak mau kita harus intervensi. Semoga PDAM segera menuntaskan masalah ini dan memastikan tidak terulang lagi,” pungkasnya.
