CERITANEGERI, POLEWALI MANDAR — Ratusan guru madrasah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Polman, Kamis (30/10/2025). Mereka menuntut agar pemerintah segera mengangkat guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah puluhan tahun mengabdi tanpa kepastian status.
Aksi yang diikuti sekitar 700 peserta dari Persatuan Guru Madrasah Swasta (PGMS) Polman ini dimulai dengan long march dari Lapangan Pekkabata menuju kantor Kemenag di Jalan Haji Andi Depu. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi guru madrasah.
Aksi tersebut sempat menyebabkan arus lalu lintas Trans Sulawesi macet, sehingga polisi terpaksa mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif.
“Kami sudah puluhan tahun mengabdi dengan gaji hanya Rp200 ribu per bulan. Tapi tidak pernah dianggap dalam penerimaan PPPK atau ASN. Kami hanya menuntut keadilan,” ujar Faisal, koordinator lapangan aksi.
Massa menyuarakan empat tuntutan utama:
1. Pemerintah menyusun kebijakan yang mengakomodir guru madrasah swasta dalam program kesejahteraan dan status ASN/PPPK.
2. Membuka rekrutmen ASN/PPPK khusus bagi guru madrasah yang telah lama mengabdi.
3. Memberikan tunjangan dan insentif setara guru negeri.
4. Menolak kebijakan diskriminatif terhadap guru madrasah swasta.
Para guru juga menegaskan akan terus mengajar dengan penuh tanggung jawab, namun tetap memperjuangkan hak mereka secara konstitusional dan bermartabat.
Faisal menyebut, di Kabupaten Polman terdapat lebih dari dua ribu guru madrasah aktif yang hingga kini belum mendapat kepastian status. Mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar bila tuntutan diabaikan.
Sementara itu, Kepala Kemenag Polman, Imran Kaljubi Kesa, turun langsung menemui massa dan berjanji menyalurkan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
“Guru madrasah juga warga negara yang berhak mendapat perlakuan yang sama. Pemerintah tidak boleh memandang sebelah mata perjuangan mereka,” ujar Imran.
Ia menegaskan, meskipun berada di bawah naungan lembaga swasta, guru madrasah memiliki kontribusi besar terhadap dunia pendidikan nasional dan layak mendapat perhatian serius.
Usai berorasi di kantor Kemenag, para peserta aksi melanjutkan long march ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati Polewali Mandar untuk menyerahkan pernyataan sikap resmi.
Aksi damai ini menjadi seruan keras bagi pemerintah agar tidak lagi menunda kesejahteraan guru madrasah, yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan keagamaan di daerah.
