CERITANEGERI, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin bergerak cepat mengatasi persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Barombong, Jalan Metrol Tanjung Bunga, yang selama ini menjadi titik padat kendaraan di perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.
Ruas jalan penghubung dengan lebar hanya sekitar enam meter itu selama bertahun-tahun menjadi momok bagi pengendara karena tingginya volume kendaraan dan terbatasnya akses. Kini, Pemkot Makassar mengambil langkah konkret melalui rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut.
Pada Selasa (4/11/2025), Wali Kota Munafri yang baru menjabat belum genap sembilan bulan turun langsung meninjau lokasi bersama sejumlah pejabat terkait, antara lain Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, Kadis Pertanahan, serta Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri.
“Hari ini kami melihat langsung lokasi untuk memastikan langkah percepatan perencanaan dan pembebasan lahan bagi pembangunan jembatan penghubung yang selama ini menjadi titik macet,” ujar Munafri di lokasi peninjauan.
Jembatan Barombong memiliki panjang sekitar 350 meter dan menjadi jalur utama penghubung Makassar–Takalar. Jika pembangunan jembatan baru terealisasi, kapasitasnya diproyeksikan lebih besar, terutama di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka.
Wali Kota Munafri menjelaskan, Pemkot Makassar akan fokus pada proses pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan akan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan pihak pengembang GMTD.
“Pembangunannya kita bagi dua. Rencananya Balai dan Pemerintah Provinsi mengerjakan jembatannya, sedangkan Pemkot Makassar membebaskan lahan untuk landasannya,” terangnya.
Upaya Kurangi Kemacetan dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Munafri menegaskan, upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menghadirkan solusi konkret atas persoalan mobilitas warga sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah yang menjadi koridor ekonomi strategis di selatan Sulawesi Selatan.
“Mudah-mudahan ini bisa cepat terealisasi, sehingga menjadi salah satu cara untuk mengurai kemacetan yang sudah lama terjadi di kawasan ini,” ujarnya.
Proses pembahasan proyek terus berjalan dan ditargetkan dapat dimulai pada awal 2026, setelah seluruh tahapan pembebasan lahan rampung.
“Kami berharap segera bisa dilaksanakan bersama pihak Pemprov, Balai, dan GMTD,” pungkas Munafri.
