CERITANEGERI, MAKASSAR — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,172 triliun untuk pembangunan Sembilan Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Proyek strategis tersebut akan dilaksanakan dengan skema multiyears selama periode 2025–2026, dan ditargetkan rampung paling lambat pada Juni 2026.
Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Sulsel, Iwan, menjelaskan bahwa sembilan sekolah tersebut akan terbagi dalam dua paket pekerjaan. Paket 1 mencakup wilayah Sidrap, Wajo, Soppeng, Toraja, dan Barru dengan nilai kontrak sekitar Rp1,2 triliun, sedangkan Paket 2 meliputi Makassar, Takalar, Sinjai, dan Bone dengan total anggaran Rp972 miliar.
“Kita sudah membangun 16 Sekolah Rakyat rintisan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Nah, siswa-siswa dari sekolah rintisan inilah yang nantinya akan dialihkan ke sembilan Sekolah Rakyat baru tersebut,” ujar Iwan kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).
Ia menambahkan, setiap sekolah akan menelan biaya pembangunan antara Rp220 miliar hingga Rp250 miliar, tergantung pada luas lahan dan fasilitas pendukung di masing-masing lokasi. Pemerintah mensyaratkan bahwa lahan pembangunan harus merupakan aset milik pemerintah daerah dengan luas minimal 5 hingga 10 hektare.
Untuk Kota Makassar, lahan pembangunan telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel di kawasan Sudiang, tepatnya di sebelah Rumah Sakit Pertamina, Jalan Pajjaiang.
“Lahan di Sudiang ini cukup strategis dan memenuhi ketentuan luas minimal. Lokasinya juga bersebelahan dengan fasilitas publik lain sehingga mudah diakses,” terang Iwan.
Pihaknya memastikan bahwa desain pembangunan tiap sekolah akan menyesuaikan dengan luas lahan yang tersedia. Misalnya, sekolah dengan area di atas 8 hektare akan dilengkapi lapangan sepak bola standar internasional, sementara lahan di bawah 7 hektare akan memiliki lapangan mini soccer.
“Fasilitas olahraga tetap dibangun di semua lokasi, termasuk lapangan basket dan fasilitas penunjang lainnya. Namun, skalanya disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki,” tambahnya.
Iwan menegaskan bahwa pemilihan sembilan lokasi pembangunan telah melalui seleksi ketat, baik dari aspek legalitas lahan, kesiapan pemerintah daerah, maupun kebutuhan pemerataan pendidikan.
“Kami ingin memastikan bahwa Sekolah Rakyat ini benar-benar hadir untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan merata di Sulawesi Selatan,” tutupnya.
