CERITANEGERI, GOWA — Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh peserta didik, khususnya di daerah terpencil. Salah satunya dialami Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kelurahan Cokoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang hingga kini masih beroperasi dengan fasilitas sangat terbatas.
Berdasarkan pantauan di lapangan, bangunan sekolah tersebut berdinding anyaman bambu dan tripleks, serta berlantai tanah. Kondisi fisik bangunan dinilai jauh dari standar kelayakan sarana pendidikan.
Sekolah ini menampung lebih dari 40 murid dari kelas 1 hingga kelas 6. Namun, seluruh kegiatan belajar mengajar hanya ditangani oleh satu orang guru honorer, yakni Mansyur (58), yang terkadang dibantu mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN).
“Jumlah siswanya lebih dari 40 orang, tapi hanya ada tiga ruang kelas. Akibatnya, kelas satu dan dua digabung, begitu juga kelas tiga dan empat, serta kelas lima dan enam,” ujar Mansyur saat ditemui, Senin (15/12/2025).
MI tersebut merupakan kelas jauh dari sekolah induk yang berjarak sekitar 5 kilometer. Menurut Mansyur, sekolah itu dibangun pada 2010 di atas tanah wakaf, dengan material bangunan yang sebagian besar berasal dari swadaya masyarakat.
“Dulu anak-anak belajar di kolong rumah karena jarak sekolah induk terlalu jauh. Sekitar 15 tahun lalu, masyarakat berinisiatif membangun sekolah kelas jauh ini,” jelasnya.
Sebagai satu-satunya tenaga pengajar, Mansyur menerima honor Rp 250.000 per bulan, yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di wilayah tersebut.
“Kalau mengajar hanya saya sendiri. Gaji Rp 250.000 per bulan dan dibayar per tiga bulan,” tuturnya.
Kondisi memprihatinkan ini juga mendapat perhatian dari pemerhati sosial, Muthaharah, yang berharap adanya intervensi pemerintah.
“Kita bisa lihat sendiri, bangunannya sangat tidak layak. Kami berharap pemerintah turun tangan. Meski ini sekolah swasta dan kelas jauh, tetapi tetap merupakan sarana pendidikan yang harus mendapat perhatian,” ujarnya.
Masyarakat setempat berharap adanya dukungan nyata dari pemerintah dan pihak terkait agar anak-anak di wilayah tersebut dapat memperoleh pendidikan yang layak, aman, dan bermutu, sebagaimana amanat konstitusi.
