CERITANEGERI, MAKASSAR — Kota Makassar bersiap menggelar pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) secara serentak pada 3 Desember 2025. Sebanyak 11.390 calon akan bersaing memperebutkan 6.027 kursi RT dan 1.005 kursi RW di 15 kecamatan. Ini menjadi pemilihan langsung RT/RW pertama yang diinisiasi Pemerintah Kota Makassar.
Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar, jumlah calon RT/RW di setiap kecamatan adalah sebagai berikut:
- Biringkanaya: 1.103 calon RT, 257 calon RW
- Tamalanrea: 587 RT, 138 RW
- Manggala: 731 RT, 179 RW
- Panakkukang: 799 RT, 186 RW
- Rappocini: 991 RT, 229 RW
- Tamalate: 1.092 RT, 257 RW
- Mariso: 422 RT, 121 RW
- Mamajang: 518 RT, 99 RW
- Makassar: 735 RT, 157 RW
- Ujung Pandang: 190 RT, 69 RW
- Tallo: 928 RT, 179 RW
- Ujung Tanah: 276 RT, 57 RW
- Bontoala: 436 RT, 121 RW
- Wajo: 260 RT, 86 RW
- Sangkarang: 123 RT, 34 RW
Proses pendaftaran calon berlangsung pada 22–24 November, dilanjutkan dengan penetapan calon pada 25 November, serta pencabutan nomor urut pada 26 November 2025.
Kepala BPM Makassar, A. Anshar, menegaskan seluruh tahapan telah berlangsung sesuai mekanisme.
“Tidak ada penundaan. Semua tahapan sudah sesuai jadwal, dan pemilihan tetap dilaksanakan pada 3 Desember,” ujarnya.
Pemkot Makassar menilai pemilihan langsung RT/RW merupakan bagian dari visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Pemilihan ini dianggap krusial sebagai upaya memperkuat kepemimpinan di tingkat lingkungan serta memperluas partisipasi masyarakat.
Saat ini tahapan memasuki kampanye terbatas yang berlangsung pada 27–29 November 2025. Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbasis Kartu Keluarga juga telah rampung, dan sosialisasi kepada warga mulai terlihat di berbagai kelurahan.
Para calon aktif mendatangi rumah warga untuk menyampaikan program dan visi kerja mereka.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla, menyambut baik gagasan pemilihan serentak tersebut. Ia menilai pemungutan suara langsung menjadi sarana pendidikan politik praktis yang penting di tingkat akar rumput.
“Ini memberi nilai demokrasi langsung bagi masyarakat. Mereka bisa memilih pemimpin lingkungan secara sadar,” katanya.
Namun, Adi menekankan pentingnya persiapan matang mulai dari alokasi anggaran, pengawasan teknis, hingga sosialisasi peraturan. Ia mencontohkan keberhasilan Pemprov DKI Jakarta yang mampu menyelenggarakan pemilihan RT/RW berkat dukungan anggaran memadai serta sosialisasi menyeluruh.
Adi juga menuturkan pengalamannya ketika mengikuti pemilihan RT di Jakarta saat menempuh studi pascasarjana di Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi panitia, kemudian mencalonkan diri dan terpilih.
“Tantangan pemilihan RT/RW tidak sesederhana yang terlihat. Mobilisasi masyarakat dan kesiapan teknis membutuhkan biaya dan koordinasi,” ujarnya.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas selama proses pemilihan.
“Perbedaan pilihan itu biasa. Yang lebih penting adalah warga tetap rukun setelah pemungutan suara selesai,” tambahnya.
