CERITANEGERI, JAKARTA — Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) menegaskan bahwa tudingan yang menyeret Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja sebagai beking dalam eksekusi lahan 16,4 hektar di Makassar adalah informasi yang tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel Inf Donny Pramono, menyatakan bahwa isu yang beredar di media sosial sama sekali tidak memiliki dasar.
“Tudingan bahwa beliau membekingi salah satu pihak dapat dipastikan tidak benar,” tegas Donny, Rabu (19/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa kehadiran Mayjen Achmad di sekitar lokasi semata-mata karena sedang menghadiri acara pribadi yang kebetulan berada tidak jauh dari area eksekusi lahan.
“Beliau berada di Makassar murni karena kegiatan pribadi. Lokasinya berdekatan, namun beliau tidak memasuki area sengketa, tidak mengikuti proses lapangan, dan tidak terlibat dalam urusan tersebut,” ujar Donny.
Mabesad menekankan bahwa TNI AD memegang teguh prinsip netralitas dan profesionalitas, serta memastikan setiap prajurit bertindak sesuai dengan kewenangannya. Donny menambahkan, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menciptakan persepsi keliru terhadap institusi dan personel TNI AD.
Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, sebelumnya meluapkan kekesalannya atas eksekusi lahan yang dinilai janggal dan memicu kegaduhan publik. JK menyebut adanya indikasi mafia tanah dalam proses sengketa antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).
Saat meninjau langsung lokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, JK menilai keputusan PN Makassar yang memenangkan GMTD tidak mencerminkan fakta kepemilikan.
“Kalau Hadji Kalla saja dia main-main, apalagi yang lain,” tegas JK.
“Ini tanah saya beli dari Raja Gowa. Dulu wilayah Gowa, sekarang masuk Makassar.”
JK menyebut eksekusi yang dilakukan dua hari sebelumnya sebagai tindakan yang tidak sah secara hukum dan membuka ruang kecurigaan terhadap permainan pihak-pihak tertentu.
