CERITANEGERI, Makassar – Sistem pembayaran digital Indonesia seperti QRIS (Quick Response Indonesian Standard) dan Gerbang Pembayaran Nasional turut menjadi salah satu topik pembahasan dalam negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Negosiasi ini dilakukan oleh sejumlah menteri yang saat ini berada di Washington DC, Amerika Serikat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa salah satu isu yang dibahas adalah tarif impor sebesar 32% yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump terhadap produk-produk asal Indonesia.
Tak hanya membahas tarif, Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait masukan dari pihak Amerika Serikat, khususnya dalam hal sistem pembayaran.
“Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan BI, terutama terkait sistem pembayaran yang diminta oleh pihak Amerika,” ujar Airlangga, dikutip dari CNBC Indonesia.
Namun, Airlangga belum merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah bersama BI dan OJK untuk menanggapi kebijakan tarif tersebut.
Selain sistem pembayaran, perizinan impor yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) melalui sistem Online Single Submission (OSS) juga menjadi bagian dari agenda pembahasan. Tak hanya itu, isu mengenai insentif perpajakan, kepabeanan, hingga kuota impor juga ikut diangkat dalam rapat negosiasi tersebut.
